Kisruh Palang Merah Indonesia Disayangkan, Hentikan Politisasi Organisasi Sosial!

JAKARTA – Kisruh pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Di Agung Laksono Didalam Jusuf Kalla (JK) disayangkan Dari Pengamat Politik sekaligus Direktur Tempattinggal Politik Indonesia Fernando Emas. Fernando berpendapat, politisasi organisasi sosial harus dihentikan.

“Sangat disayangkan adanya upaya membuat dualisme Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia. Seharusnya tidak upaya membuat dualisme kepengurusan PMI Sebab merupakan organisasi sosial yang seharusnya terbebas Di kepentingan politik,” kata Fernando kepada SINDOnews, Senin (9/12/2024).

Menurut Fernando, upaya Agung Laksono membuat kepengurusan PMI menjadi dualisme membuat citra buruk baginya yang pernah terlibat Di dualisme kepengurusan Partai Golkar dan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.

“Jangan-jangan Agung Laksono memang tidak Memiliki kemampuan Sebagai menjadi ketua umum Melewati mekanisme yang murni dan sesuai Didalam AD/ART, Supaya harus membuat dualisme kepengurusan,” tuturnya.

Fernando mengatakan, jangan memperalat PMI atau organisasi lainnya Sebagai kepentingan eksistensi diri Di kancah nasional dan tidak murni Sebagai kepentingan sosial.

“Setop politisasi organisasi sosial Sebagai kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. PMI merupakan organisasi sosial yang bergerak Ke bidang kemanusiaan Supaya Berencana sangat berdampak kalau sampai dualisme kepengurusan berkepanjangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 Jusuf Kalla (JK) melaporkan Agung Laksono Di polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI Mutakhir. JK menegaskan deklarasi Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal dan pengkhianatan.