Indeks Tata Kelola Indonesia Masih Tertinggal

JAKARTA – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil terbaru Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance Index – GGI). Di pengukuran atau survei yang dilakukan Di Maret 2025, Indonesia memperoleh skor 53,17, jauh Di bawah Negeri-Negeri seperti Singapura (87,23), Jepang (84,11), dan Korea Selatan (79,44).

Menurut pendiri LSI, Denny JA Sebagai mewujudkan gebrakan besar seperti yang diusung Bersama Ri Prabowo Subianto -termasuk Inisiatif 70.000 Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, serta target Kemajuan ekonomi 8%- perlu didukung Bersama tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi, tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah Mutu tata kelola yang masih rendah.

“GGI merupakan alat ukur yang dikembangkan Sebagai mengukur Mutu tata kelola pemerintahan secara komprehensif. Indeks ini mengintegrasikan enam dimensi utama, yaitu Efektivitas Pemerintahan (25%), Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (20%), Konversi Digital Pemerintahan (15%), Sistem Pemerintahan (15%), Pembangunan Manusia (15%), dan Ketahanan Lingkungan (10%),” ujar Denny JA, Selasa (12/3/2025).

Denny JA menekankan bahwa Indonesia masih Berusaha Mengatasi berbagai hambatan besar Di tata kelola pemerintahan, Di antaranya Peristiwa Pidana-Peristiwa Pidana Penyalahgunaan Jabatan besar yang terus menggerogoti sistem.

Beberapa Peristiwa Pidana yang mengemuka adalah Peristiwa Pidana dugaan Penyalahgunaan Jabatan tata kelola Migas mentah Di anak perusahaan Pertamina yang merugikan Negeri hingga Rp193,7 triliun, serta dugaan Penyalahgunaan Jabatan Di pengelolaan 109 ton emas Bersama pejabat PT Antam Tbk dan tata niaga Produk Internasional timah yang merugikan Negeri hingga Rp271,07 triliun Di periode 2015-2022.

“Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan yang serius dan berkelanjutan menjadi Kunci utama Sebagai Meningkatkan skor GGI Indonesia,” tandas Denny JA.

Dia juga menyoroti rendahnya efektivitas birokrasi Indonesia jika dibandingkan Bersama Negeri-Negeri maju seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Negeri-Negeri tersebut sukses Lantaran Memperoleh birokrasi yang efektif, cepat, dan transparan. Karena Itu, Indonesia harus segera melakukan perbaikan agar tidak Lebih tertinggal.