Sistem Satu Data Indonesia Harus Berpihak Di Rakyat

JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan pentingnya pembentukan sistem Satu Data Indonesia yang akurat, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keakuratan data dinilai menjadi fondasi agar setiap Aturan pemerintah benar-benar berpihak Di kebutuhan Kelompok.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, Di menyampaikan Pandangan Mini Fraksi Pada Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia Di Diskusi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI Ke Komplek Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senayan, Jakarta.

Data tidak lagi dapat dipandang sebatas angka statistik. Data telah menjadi instrumen penting Bagi Bangsa Di membaca Kemakmuran Kelompok, menyusun Aturan, menentukan penggunaan Dana, hingga mengukur Sukses pembangunan.

“Hari ini data bukan lagi sekadar angka Di tabel statistik. Data adalah tulang punggung Di memetakan permasalahan, merencanakan Aturan, Memutuskan keputusan dan penggerak Perkembangan, sekaligus cermin yang memperlihatkan Kemakmuran nyata Kelompok,” katanya, Selasa (6/10/2026).

Baca juga: Pembentukan Badan Satu Data Indonesia Diatur Di RUU SDI

Menurut Sofwan, Mutu data Berencana sangat menentukan kemampuan pemerintah Di melihat persoalan Kelompok secara utuh. Data yang akurat juga diperlukan agar kelompok Kelompok yang Di ini belum tersentuh Aturan dapat teridentifikasi dan Memperoleh perhatian.

“Data yang baik dan berkualitas bukan hanya membuat Bangsa lebih efisien, tetapi juga membuat Bangsa lebih peka. Data juga membantu pemerintah melihat yang Di ini luput, mendengar yang Di ini tidak terdengar, dan menjangkau yang Di ini tertinggal dan diabaikan,” ujarnya.

Fraksi PDIP menilai persoalan data nasional bukan sekadar persoalan teknis administrasi pemerintahan. Data yang tersebar Ke berbagai kementerian dan lembaga, tidak Memperoleh standar yang sama, tidak sinkron, Malahan saling bertentangan dapat berdampak langsung Pada Mutu Aturan dan penggunaan Dana Bangsa.

Lihat video: Terima Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Pemimpin Negara Prabowo Perintahkan Bagi Perhatikan Kemakmuran Jalan Daerah

Kegagalan data dapat berujung Di Langkah pemerintah yang tidak tepat sasaran. Kemakmuran tersebut Di akhirnya Berpotensi Bagi merugikan Kelompok yang seharusnya menjadi penerima manfaat pembangunan.