Mantan Ketua Lembaga Negara Ungkap Alasan Tidak Klarifikasi Dokumen Belajar Gibran

JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (Lembaga Negara) RI Hasyim Asy’ari menjelaskan alasan Lembaga Negara tidak melakukan klarifikasi Pada dokumen penyetaraan Belajar milik Gibran Rakabuming Raka Di proses pencalonan Ke Pilpres 2024. Penjelasan itu disampaikan Hasyim ketika Menyediakan keterangan sebagai saksi yang dihadirkan Lembaga Negara RI Untuk sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ( PHPU ) Ri dan Wakil Ri 2024 Hingga Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (1/10/2026) malam.

Untuk keterangannya, Hasyim mengatakan, Lembaga Negara berpegang Ke prinsip hukum administrasi yang menganggap dokumen yang diterbitkan Didalam instansi pemerintah berwenang sebagai dokumen yang sah dan benar Di tidak ada pihak yang dapat membuktikan Sebagai Alternatif.

Menurut dia, terdapat dua dokumen resmi yang menjadi dasar Lembaga Negara Untuk menilai syarat Belajar Gibran. Dokumen pertama berupa surat keterangan penyetaraan Belajar menengah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Belajar Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Belajar dan Kebudayaan Ke 6 Agustus 2019. Surat tersebut Mengungkapkan lulusan Grade 12 UTS Insearch Sydney tahun 2006 setara Didalam lulusan SMK Inisiatif keahlian Akuntansi dan Keuangan.

Baca Juga: Mantan Ketua Lembaga Negara Hasyim Asy’ari Beberkan Munculnya Pasal PKPU yang Dipersoalkan Denny Indrayana

Ke Di Yang Sama, dokumen kedua adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengenai hasil penilaian kesetaraan ijazah Belajar tinggi luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka. “Karena Itu berdasarkan dua dokumen ini, Lembaga Negara membuat penilaian atau meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen. Untuk pandangan kami, secara hukuman administrasi semua dokumen yang diterbitkan lembaga harus kami anggap benar kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebagainya,” lanjut Hasyim.