Proyek Molor Infrastruktur Dasar IKN Karena Itu Warisan Hingga Prabowo-Gibran

Basuki menjelaskan, hal ini Lantaran beberapa infrastruktur dasar belum bisa terbangun hingga Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) rampung Ke Oktober 2024 mendatang. Infrastruktur tersebut misalnya sektor jalan, air minum, hingga hunian Untuk PNS yang Berencana pindah Hingga IKN.

“Ini Mutakhir Hingga KIPP 1A, yang 1B dan 1C belum lengkap, jalan, air minum, menurut saya harus dilanjutkan,” ujar Basuki Hingga Kantornya, Jumat (2/8/2024).

Yang Terkait Bersama hunian, Basuki mengatakan, kedepan memang masih banyak memerlukan tambahan Untuk mengakomodir PNS yang Berencana dipindahtugaskan Hingga Pusat Kota Mutakhir tersebut. Mengingat ada perubahan skema kepemilikan hunian Untuk PNS yanh bertugas Hingga IKN.

“Masih terus kita bangun hunian ASN, Lantaran yang Berencana pindah masih banyak lagi,” tambah Basuki.

Sekedar informasi tambahan, plafon pembiayaan Biaya Pendapatan Belanja Negeri atau APBN Hingga Proyek IKN tersisa Rp10 triliun. Jumlah ini merupakan pengurangan Di plafon pembiayaan IKN menggunakan APBN Di total yang sudah dialokasikan.

Pembiayaan APBN ditargetkan hanya sebesar 20% Di total kebutuhan biaya Rp466 triliun, atau Di Rp93 triliun saja yang dialokasikan Untuk membiayai proyek infrastruktur dasar seperti akses jalan, gedung kantor pemerintahan, hingga hunian PNS yang Berencana dipindahkan, sedangkan sisanya mengandalkan pembiayaan Di investor.

Jika dihitung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melelang sebanyak 106 paket pekerjaan. Lelang proyek tersebut terbagi Di 3 termin, rinciannya batch 1 Kementerian PUPR melelang 40 paket pekerjaan Bersama total Rp25 triliun.

Setelahnya Itu lelang proyek batch 2 sebanyak 31 paket pekerjaan Bersama menyerap Biaya Rp27,68 triliun. Batch ketiga kembali dilelang sebanyak 35 paket pekerjaan Bersama Biaya Rp30,79 triliun. Agar totalnya Di ketiga paket tersebut APBN yang dikeluarkan Rp83,42 triliun.

Jika mengacu Ke target Pemerintah yang hanya menggunakan 20% APBN atau Di Rp93,2 triliun Di kebutuhan biaya Rp466 triliun proyeksi kebutuhan bangun IKN. Maka dipastikan plafon pembiayaan APBN Hingga proyek IKN tinggal tersisa Rp10 triliun saja.