Tak Hanya Jokowi, Erick Thohir Juga Mengaku Belum Tahu Soal Dukungan Pemerintah KRL Berbasis NIK

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menerapkan Dukungan Pemerintah tarif kereta rel listrik (KRL) berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) mulai 2025 mendatang. Kendati, Aturan ini bakal diberlakukan bertahap.

Pembantu Pemimpin Negara Badan Usaha Milik Negeri (BUMN), Erick Thohir memastikan, dirinya mendukung penuh aturan Dukungan Pemerintah tarif KRL berbasis NIK, Tetapi sistem tersebut harus dibahas bersama Sebelumnya resmi ditetapkan.

“Kalau memang ada Aturan seperti itu, ya saya rasa harus duduk bersama. Dan saya selalu mendukung Aturan apapun yang diambil pemerintah, Lantaran kami kan Pada Bersama pemerintah, Karena Itu kita tidak pernah bilang salah dan benar,” ujar Erick usai Pertemuan kerja (raker) bersama Komisi VI Lembaga Legis Latif RI, Senin (2/9/2024).

Dia mengaku, Wacana tersebut belum dibahas Untuk Pertemuan terbatas (ratas) Antara Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) dan Pembantu Pemimpin Negara Yang Terkait Bersama. Agar, informasi perihal Dukungan Pemerintah KRL berdasarkan NIK Mutakhir diperoleh lewat media massa.

“Kami belum, belum. kan biasanya ada ratas-nya dan biasanya, kan kami mengikuti. Sepertinya, saya nggak tahu, soalnya saya baca Ke media juga,” paparnya.

Sebelumnya Itu, Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) juga mengaku belum mengetahui wacana penerapan tarif KRL Dukungan Pemerintah berbasis NIK. “Saya nggak tahu, Lantaran belum ada Pertemuan mengenai itu,” kata Jokowi Untuk keterangannya Ke RS Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Seperti diketahui, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal Sebelumnya Itu menyebut bahwa penetapan tarif KRL berbasis NIK Akansegera diterapkan secara bertahap.

Menurutnya, tujuan Aturan tersebut Untuk Memangkas beban public service obligation (PSO) yang ditanggung pemerintah, termasuk Akansegera menaikan tarif KRL.

“Guna memastikan skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, Di ini kami masih terus melakukan pembahasan Bersama pihak-pihak Yang Terkait Bersama. Nantinya skema ini Akansegera diberlakukan secara bertahap, dan Akansegera dilakukan sosialisasi kepada Kelompok Sebelumnya ditetapkan,” kata Risal Untuk keterangan resmi.

Risal menambahkan, pihaknya masih membuka ruang diskusi Untuk Memperoleh berbagai macam masukan Bersama para akademisi maupun Kelompok Untuk mereview Aturan Mutakhir itu. Harapannya aturan ini tidak memberatkan User jasa layanan KRL.